Hukum dan Pranata Pembangunan
1. Pranata pembangunan terdiri dari suatu sistem
dan organisasi, jelaskan masing-masing!
·
Sebagai
sebuah system
dapat diartikan sekumpulan aktor/stakeholder
dalam kegiatan membangun yang terdiri dari pemilik, perencana, pengawas dan
pelaksana yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan
satu dengan yang lain serta memiliki batas-batas yang jelas untuk mencapai satu
tujuan.
·
Sebagai
suatu perkumpulan/organisasi
maka
dapat diartikan sebagi perkumpulan ( kelompok) yang memiliki hubungan yang
bergantung pada tujuan akhir yang sering dinyatakan dengan kontrak.
2. Hubungan antara owner, konsultan, dan
kontraktor, jelaskan!
·
KONTRAKTUAL
Merupakan
hubungan profesional yang didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan dalam suatu
kontrak yang menuntut adanya keahlian profesi masing-masing sesuai bidang.
·
KOORDINASI
Merupakan tujuan untuk
mewujudkan keinginan pengguna jasa, yang secara teknik dapat diukur melalui
efisiensi dan efektivitas dari kalitas produk yang dihasilkan.
3. Berikan contoh bentuk kerja sama antara pelaku
pembangunan beserta tugas dan kewajiban masing-masing!
Project Title : SPRINGHILL SWISS-BELINN & OFFICE PROJECT
Location : Jalan Benyamin Suaeb Kemayoran, Jakarta Pusat
Floor Area/Unit : Hotel ± 10.439 m2, Kantor ± 14.375 m2, Total ± 35.996 m2 / 159 kamar
Floor : 2 lantai Basement,
Hotel 10 lantai (B2, B1, Dasar, 1-10),
Kantor 13 lantai (B2, B1, Dasar, 1-13)
Owner : PT. GRAHA CIPTA PROPERINDO
Construction Management : PT. PROMACO CIPTA BERSAMA
Architectural Consultant : PT. URBANE INDONESIA
Structural Consultant : PT. PENTA REKAYASA
Mechanical / Electrical Consultant : PT. SIGMATECH TATAKARSA
Pelaku Proyek Pembangunan
1.
Pemberi Tugas (Owner)
Pihak pihak yang menghendaki suatu pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain sehubungan dengan kepentingannya atas hasil pekerjaan tersebut, atau wakilnya yang ditunjuk dalam Pekerjaan.
2.
Manajemen Konstruksi (Construction Management)
Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam memimpin, mengkoordinir,dan mengawasi pelaksaan pekerjaan di lapangan pada batas-batas yang telah ditentukan baik teknis maupun administratif. Dalam menjalankan tugasnya MK dibantu oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai keahlian dalam disiplin ilmu yang diperlukan proyek.
3.
Konsultan Perencana Arsitektur (Architectural Consultant)
Badan/Organisasi yang berada langsung di bawah owner, karena memegang peranan penting untuk perencanaan awal/konsep desain dari segi arsitektur dan estetika ruangan. Tugasnya yaitu:
·
Membuat gambar/desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya.
·
Menentukan spesifikasi bahan bangunan untuk finishing pada bangunan proyek ini.
·
Membuat gambar-gambar rencana dan syarat-syarat teknis secara administrasi untuk pelaksanaan proyek.
·
Membuat perencanaan dan gambar-gambar ulang atau revisi bilamana diperlukan.
·
Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuatnya apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4.
Konsultan Perencana Struktur (Structural Consultant)
Badan/Organisasi yang bertugas merencanakan dan merancang struktur yang sesuai dengan keinginan pemilik proyek melalui kontraktor utama, baik struktur atas maupun struktur bawah dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: kondisi tanah, fungsi bangunan, bentuk bangunan (segi arsitektur), kondisi lahan, serta kondisi alamnya. Tugas & wewenangnya:
·
Membuat perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
·
Membuat rancangan detail yang meliputi pembuatan gambar-gambar detail serta rincian volume pekerjaan.
·
Memberikan penjelasan atas permasalahan yang timbul selama masa konstruksi.
5.
Konsultan Perencana Mekanik & Elektrik (Mechanical / Electrical Consultant)
Badan/Organisasi yang ahli dalam bidang Mechanical dan Electrical.
·
Merencanakan instalasi yang menggunakan tenaga mesin dan listrik serta berbagai perlengkapan utilitas seperti misalnya AC, perlengkapan penerangan, plumbing, generator, pemadam kebakaran, telepon, dan sound system sesuai dengan keadaan dan fungsi bangunan.
·
Memberikan penjelasan pada waktu rapat, menyusun dokumen pelaksanaan dan melakukan pengawasan berkala dan melaporkannya pada kontraktor utama.
4. Sebutkan 4 unsur dari hukum pranata
pembangunan dan jelaskan!
1.
Manusia
Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama
adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya paling utama dalam
menentukan pengembangan pembangunan.
2.
SDA
Sumber daya alam merupakan faktor penting
dalam pembangunan yang mana sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material
untuk proses pembangunan.
3.
Modal
Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek
pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia
semakin pesat pembangunan suatu daerah.
4.
Teknologi
Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam
proses pembangunan. Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses
pembangunan.
5. Undang – undang apa saja yang berhubungan
dengan hukum pranata pembangunan, berikan 3 saja dan jelaskan!
UU & PERATURAN PEMBAGUNAN
NASIONAL
Tata Hukum dan Kebijakan Negara
UUD HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN UNDANG – UNDANG
NO.4 tahun 1992 tentang Perumahan & Pemukiman. Dalam Undang – Undang ini
terdapat 10 BAB (42 pasal) antara lain yang mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum ( 2 pasal )
2. Asas dan Tujuan (2 pasal )
3. Perumahan ( 13 pasal )
4. Pemukiman ( 11 pasal )
5. Peran
Serta Masyarakat ( 1 pasal )
6. Pembinaan
(6 pasal )
7. Ketentuan
Piadana ( 2 pasal )
8. Ketentuan
Lain – lain ( 2 pasal )
9. Ketentuan Peralihan ( 1 pasal )
10. Ketentuan Penutup ( 2 pasal )
Bab 3 Perumahan, isi bab ini antara lain :
·
hak untuk menempati
/memiliki rumah tinggal yang layak
·
kewajiban dan tanggung
jawab untuk pembangunan perumahan dan pemukiman
·
pembangunan dilakukan
oleh pemilik hak tanah saja
·
pembangunan yang
dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat persetuan dari pemilik tanah /
perjanjian
·
kewajiban yang harus
dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah / perumahan
·
pengalihan status dan
hak atas rumah yang dikuasai Negara
·
Pemerintah
mengendalikan harga sewa rumah
·
Sengketa yang
berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan
·
Pemilikan rumah dapat
beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan, dll
Bab 4 Permukiman, isi bab ini antara lain :
·
Pemenuhan kebutuhan
permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang
terencana
·
tujuan pembangunan
permukiman
·
Pelaksanaan
ketentuandilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
·
Program pembangunan
daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan,
dan utilitas umum
·
Penyelenggaraan
pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh badan usaha milik Negara
·
kerjasama antara
pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN
·
Di wilayah yang
ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan
bimbingan, bantuan dan kemudahan
·
ketentuan yang wajib
dipenuhi oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan
·
tahap – tahap yang
dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap bangun
·
kegiatan – kegiatan
untuk meningkatkan kualitas permukiman, dll
Bab 5 Peran serta masyarakat, isi bab ini antara lain :
·
hak dan kesempatan
yang sama untuk turut serta dalam pembangunan perumahan / permukiman
·
keikutsertaan dapat
dilakukan perorangan / bersama
6. Kota mana saja yang telah menerapkan RTH 30%
dari luas wilayah, dan RTH 20% dari luas wilayah kota!
Surabaya
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Kota
Surabaya hanya 26 persen dari total luas wilayah kota Surabaya yang mencapai
333.063 kilometer persegi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya bertekad untuk
tetap membangun RTH-RTH baru yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan
lingkungan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan,
beberapa tahun lalu luas RTH di Surabaya hanya sembilan persen, lalu
kemudian naik menjadi 12 persen, dan kini sebesar 26 persen.
“Kami berupaya terus untuk membangun RTH baru
guna tetap menjaga keseimbangan dan kondisi lingkungan di tengah pembangunan
yang tumbuh pesat,” tegasnya, Kamis (27/2/2014).
Menurutnya, bila pembangunan tidak diimbangi
dengan adanya RTH akan timbul banyak masalah lingkungan, seperti banjir,
kekeringan, polusi yang kian meningkat.
Di dalam Undang Undang (UU) Nomor 26/2007
tentang penataan ruang mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30
persen dari luas wilayah kota. RTH terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan
ruang terbuka hijau privat.
Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling
sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. “Saya menargetkan luas RTH bisa di
atas 30 persen sehingga Surabaya bisa lebih sejuk, minim polusi, bebas banjir
karena banyaknya resapan, juga wajah Surabaya menjadi lebih indah,
jelasnya.
Ke depan, sambung Risma, pemkot menargetkan
luas RTH di Surabaya dapat mencapai 35 persen. Karena dengan luas RTH sebesar
itu dapat menurunkan suhu udara rata-rata di Surabaya dari 34 derajat celcius
menjadi 32 hingga 30 udara bisa 32-30 derajat celcius .
Pembuatan RTH ini tidak selalu dalam bentuk
taman, akan tetapi juga bisa berupa pembuatan waduk, penanaman pohon di pinggir
jalan, hingga tempat-tempat pembiakan bibit tanaman.
“Tahun ini kita membebaskan 2 hektar lahan
untuk RTH. Dan diusahakan tahun ini akan ada banyak RTH-RTH baru yang lebih
menyebar diberbagai wilayah di Surabaya,” pungkasnya.
Kota Bandung
Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2007, ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini tersisa 8,76 persen. Padahal idealnya sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ruang tebuka hijau di Metropolitan Bandung terdiri dari kawasan lindung dan kawasanbudidaya. Pada kenyataannya ruang terbuka hijau pada kawasan lindung beralih fungsi menjadikawasan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau yang selama ini berfungsi sebagai resapan air,tidak lagi dapat menampung limpasan air hujan yang turun ke bumi. Hal ini mengakibatkan
terjadinya banjir di beberapa titik.
Jika Kota Bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa. Hal itu memicu udara Kota Bandung menjadi panas. Namun, jika bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya.
Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandung 2006, akibat berkurangnya persentase ruang terbuka hijau di Bandung, setiap tahun permukaan tanah di Kota Kembang ini menyusut sekitar 42 sentimeter. Di Babakan Siliwangi sendiri permukaan air tanah berada pada kedudukan 14,35 meter dari sebelumnya 22,99 meter. Menurut data yang dilansir Greenlife Society setidaknya 90 pusat perbelanjaan di Bandung itu masih berhutang 85 ribu meter persegi ruang hijau.
Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan menghasilkan emisi karbon-dioksida 5,6 juta ton/ tahun. Ilustrasi lain, sebuah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar 1 liter per 13 km dan tiap hari mememerlukan BBM 10 liter maka akan menghasilkan emisi karbon-dioksida sebanyak 30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Bisa dibayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung di jalanan yang sering macet kita asumsikan 500.000 kendaraan, maka dari sektor transportasi Kota Bandung menyumbang emisi karbon-dioksida ke atmosfer sebanyak 4,5 juta ton/ tahun.
Singkatnya, kondisi hutan Kota Bandung benar-benar kritis, jauh dari angka ideal yang dibutuhkan warga kota yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Istilah lainnya, wilayah RTH di Kota Bandung ini masih sedikit. Dan saat ini jumlah pohon perlindung sebanyak 229.649 pohon. Padahal, idealnya kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung, Drs. Ernawan, jumlahnya 920.000 pohon pelindung atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut dihitung dengan rumusan 2,3 juta jiwa dikali 0,5 kg oksigen dikali 1 pohon dibagi 1,2 kg, sama dengan 2,3 juta kali 0,4 kg oksigen dikali 1 pohon, menghasilkan 920.000 pohon.
Kota Malang
Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, dengan struktur menyerupai/meniru hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis. Pengertian ini sejalan dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan hutan kota sebagai pusat ekosistim yang dibentuk menyerupai habitat asli dan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penempatan areal hutan kota dapat dilakukan di tanah negara atau tanah private yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Sebagai unsur RTH, hutan kota merupakan suatu ekosistim dengan sistim terbuka. Hutan kota diharapkan dapat menyerap hasil negatif akibat aktifitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktifitas kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktifitas kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan RTH (Zoer’aini, 2004; Sumarni, 2006).
Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hujan perlu dipertahankan luasannya karena akan berperan terhadap pengurangan banjir atau genangan tidak wajar pada musim penghujan dan mempunyai potensi untuk imbuhan air tanah pada musim kemarau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang dari tahun 1995 sampai 2005, mengetahui kapasitas infiltrasi dan agihan kapasita infiltrasi serta kontribusi ruang terbuka hijau tersebut untuk imbuhan air tanah di kota Malang.
Jenis penelitian ini adalah survey dengan pengukuran langsung dalam hal ini kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) ruang terbuka hijau di kota Malang. Metode pengambilan sampel pengukuran kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) menggunakan metode purposive sampling yaitu perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang. Untuk mengetahui alih fungsi atau perubahan ruang terbuka hijau dan eksisting ruang terbuka hijau digunakan metode overlay peta (tumpang susun) kemudian analisis data untuk mengetahui nilai kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) dihitung dengan menggunakan metode Horton yang kemudian dipresentasikan agihannya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penyusutan ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995 sampai 2005 sebesar 4,6% dari total luas ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995. Kapasitas infiltrasi kota Malang bervariasi, kapasitas infiltrasi tertinggi di Hutan Arjosari Blimbing sebesar 1797,81 cm/hari, sedangkan kapasitas infiltrasi terendah pada Taman Serayu yaitu sebesar 30,64 cm/hari. Tingkat infiltrasi kota Malang termasuk kelas sangat tinggi atau >53 mm/jam, hal ini menunjukkan bahwa kota Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 49277,5 m2 memberikan supplay air tanah sebesar 13594,536 m3/jam.
